PENERAPAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dibuat pada Selasa, 31 Desember 2013 18:43

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan gender nasional yang diawali dengan adanya :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional;

2. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;

3. Pepres No. 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010;

4. Pepres No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014;

5. Perturan Menteri Keuangan Nomor 104/Pmk 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Penelahaan  (Rencana Kerja dan Anggaran) Kementerian/Lembaga (RKA/KL) dan Pengesahan Pelaksanaan DIPA TA. 2011.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Pusat, H. Muhammad Sani telah menuangkan kesetaraan gender melalui Misi sebagai Gubernur Kepulauan Riau dalam poin 8 (delapan) yaitu Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender”.

Guna mewujudkan misi Gubernur Kepulauan Riau dalam Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender” upaya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Membentuk Focal Point Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau;

2. Kurun waktu 3 Tahun (2011-2013) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan  analisa gender dalam penganggaran kegiatan antara lain :

A.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :

a.    Kegiatan Diklat Profesionalisme Pegawai.

b.    Kegiatan Lokakarya Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

c.    Diklat Peningkatan Motivasi Kepemimpinan 

d.    Bimtek Jabatan Fungsional

e.    Diklat Pengadaan Barang dan Jasa dan Ujian Sertifikasi

f.     Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian

g.    Penyelenggaraan Diklat Pim IV Provinsi Kepulauan Riau

B.  Program Pendidikan Kedinasan, dengan kegiatan :

a.    Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris

C. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan kegiatan :

a.    Rakor Kepegawaian Se-Provinsi Kepulauan Riau

b.    Pengiriman PNS Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

3.  Dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlengkapan Perkantoran, Belanja Modal Kendaraan Roda Dua Pada Anggaran Tahun 2012 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepri telah menerapkan keadilan gender yaitu untuk Pegawai Perempuan diberikan motor untuk type motor perempuan sedangkan untuk pegawai laki-laki diberikan type motor laki-laki.

4.  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau telah memasukkan Muatan Teknis Substansi Lembaga dalam Kegiatan Diklat PIM Tingkat IV Angkatan ke-7 Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 tentang Peranan Perempuan yang berhubungan tema Diklat PIM Tingkat IV Angkatan ke-7 Provinsi Kepulauan Riau” Penguatan Kinerja Aparatur Terhadap Pengembangan Parawisata dan Ekonomi Masyarakat dalam Percepatan Pencapaian Pengentasan Kemiskinan’.

5.  Partisipasi Perempuan dalam lingkungan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau cukup tinggi dengan persentasi 44.62% perempuan dan 55.38% laki-laki. (sumber data: Bidang pengadaan Pegawai BKPP Provinsi Kepri, Oktober 2013). Untuk Pegawai yang akan menduduki Jabatan Struktural Eselon IV, III, dan II, Akses sangat ditentukan oleh kemampuan Pegawai tersebut. Bukan karena Jenis Kelamin Pegawai.

Dengan berkembangnya penerapan gender diharapkan kedepannya Pengarusutamaan Gender di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. 


 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C-1, Lt. 2 dan 3
Pulau Dompak Tanjungpinang
 
Email :  bkpp.kepriprov[at]gmail.com atau
bkdkepriprov[at]yahoo.co.id

INFORMASI

MOHON DIBACA DENGAN TELITI PERSYARATAN-PERSYARATAN PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPRI.

 

CATATAN :

SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN DENGAN HURUF KAPITAL;

UNTUK SURAT PERNYATAAN BOLEH DITULIS TANGAN ATAUPUN DIKETIK;

- CONTOH LAMARAN DAN SURAT PERNYATAAN ADA DI PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS.

 

TERIMA KASIH

I

N

F

O

 

C

P

N

S

Joomla Templates By BKD Kepulauan Riau