Petunjuk Penggunaan CAT

Statistik Pengunjung

0145403
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Bulan Ini
Seluruhnya
191
1037
11507
39455
145403

11.76%
15.57%
18.53%
2.94%
1.30%
49.90%
Online (15 minutes ago):7

IP Anda:54.211.180.175

RAKOR KEPEGAWAIAN Se-KEPULAUAN RIAU

Dibuat pada Jumat, 19 April 2013 16:40

 Rakor diawali dengan laporan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Abdul Malik, MM. Dalam laporannya, disampaikan bahwa Rakor Kepegawaian ini dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan kepegawaian di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan penataan aparatur terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

images/foto-berita/maret13/Kepala BKPP Drs. H. ABDUL MALIK MM Membacakan Laporan Kegiatan.jpgRakor kepegawaian yang dihadiri oleh Direktur Kinerja Pegawai Kedeputian Bidang Kinerja Pegawai dan Perundang-undangan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kepala Bidang Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Barat sebagai nara sumber, Kepala BKD Kabupaten/Kota serta pejabat pengelola kepegawaian dan juga pejabat kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibuka secara langsung oleh Assisten III bidang Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Said Agil.

 

images/foto-berita/maret13/Bpk. Drs. SAID AGIL Memeberikan Kata Sambutan.jpgDalam sambutannya dikatakan Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar terpenting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, disamping pilar kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (mekanisme/prosedur). Dengan kata lain, PNS atau birokrat sesungguhnya menjadi penyangga bagi berjalannya suatu pemerintahan.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa kebanyakan PNS saat ini kurang memiliki inisiatif, kreatif dan inovatif bahkan hanya menunggu. Untuk itu penilaian prestasi kerja menjadi sangat penting.Penilaian prestasi kerja PNS ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Karena itu, saat ini setiap pegawai harus memiliki rencana dan target kerja setiap tahunnya sesuai bidang tugas.

images/foto-berita/maret13/Peserta Mendengarkan Pemaparan Materi.jpgBerbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).Dalam Rakor kepegawaian tersebut, peserta mendapatkan penyajian materi dari Direktur Kinerja Pegawai BKN Bpk,Purwanto berkaitan PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja dan materi pembinaan kesejahteraan dan disiplin PNS yang dibawakan oleh Bpk Bachtiar Harmansyah, M.MPD Kabid Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai BKD Jawa Barat.


 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C-1, Lt. 2 dan 3
Pulau Dompak Tanjungpinang
 
Email :  bkpp.kepriprov[at]gmail.com atau
bkdkepriprov[at]yahoo.co.id